Oleh : Desi Anggraeni Putri
Aktivis Dakwah Subang

Kasus Covid19 di wilayah Indonesia mengalami kelonjakan akhir-akhir ini. Sampai diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat sejak 3 Juli sampai 20 Juli. Bahkan sudah direncanakan PPKM ini akan diperpanjang.

Hingga Pemerintah membuat sebuah dapur umum dan memperpanjang Bansos Pandemi, yang sudah di jelaskan oleh Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan. Sampai menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok.

"Menko Luhut, memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan," ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi saat menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi PPKM Darurat. (Merdeka.com, Minggu/11/7)

Rakyat pun menilai

Rakyat sudah lelah, dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena tidak serius dalam menangani wabah Covid19 dari sejak awal. Oleh karenanya ketika pemberlakuan PPKM Darurat pun rakyat meragukan, karena merasa tidak efektif. Justru pemerintah tidak sibuk dalam kepentingan rakyat, melainkan sibuk pada sektor ekonomi. Beberapa bukti ketidak seriusannya yaitu :

1. Ketika rakyat disuruh untuk PSBB atau sekarang jadi PPKM, dilarang untuk berjualan, bahkan sampai ada yang di obrak abrik. Padahal para pedagang bukan pencuri, melainkan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. 

2. Ketika gang diportal sedangkan kalangan atas dengan leluasa keluar masuk Bandara Internasional. Bahkan orang Asing dan Aseng pun dengan mudahnya keluar masuk. Padahal, wabah hadir bukan dari rakyat kecil, melainkan dari mereka yang keluar masuk Bandara Internasional.

3. Ini soal bantuan. Rakyat mengeluh ketika dapat bantuan itu bukan karena tidak bersyukur. Tapi ketika beban biaya hidup yang setiap harinya selalu naik, tapi yang didapat justru tidak sebanding.

4. Disaat rakyat sedang sakit, yang seharusnya butuh banyak asupan, justru ditambah dengan beban hidup yang begitu berat. Belum lagi biaya ketika sakit tidaklah murah apalagi sampai gratis.

Poin-poin di atas adalah perwakilan-perwakilan dari ketidakseriusan pemerintah dalam menanggulangi wabah.

Kapitalisme Butuh Sebuah Pencitraan

Dari ketidak seriusan pemerintah dalam menanggulangi wabah, justru terlihat hanya sekedar pencitraan seperti membuat dapur umum dan memberikan bantuan. Penguasa justru merasa sukses karena sudah meri'ayah rakyatnya. Padahal gagal.

Tujuannya dibuatkan dapur umum agar rakyat tidak dibiarkan sampai kelaparan.  Tapi sayang, hanya diadakan untuk beberapa kota saja. Bahkan, kota yang dituju pun tidak sampai ke titik pedalaman.

Begitupun sebelum-sebelumnya, soal dana pencairan yang diberikan banyak yang tidak tepat sasaran. 

Dalam Kapitalisme, mengatasi wabah ini justru yang dipentingkan adalah nyawa ekonomi dibandingkan nyawa rakyatnya. Sibuk dengan urusan para pemilik modal, sampai tidak serius dalam mengatasi nasib rakyat kecil.

Sangat jelas, bahwa Kapitalisme itu tidak memandang haram atau halal, tapi justru memandang untung dan rugi. Makannya wajar, rakyat disuruh diam di rumah, tapi para penguasa dan warga Asing bahkan Aseng leluasa keluar masuk Indonesia.

Seorang Khalifah Bukan Pencitraan Tapi Karena Amanah Yang Akan Dihisab

Sangat jauh berbeda ketika Islam berjaya, yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Dimana Khalifah tidak akan memiliki mental pencitraan. Karena baginya kekuasaan adalah sebuah amanah, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan seorang Khalifah tanggungannya sangat berat bagaimana dia dalam memimpin umatnya.

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dulu di zaman Rasulullah dan di saat kepemimpinan Umar bin Khathab pernah ada sebuah wabah bernama Tha'un. Dalam sejarah dikatakan, bahwa bahayanya Tha'un justru lebih berbahaya dibandingkan dengan wabah saat ini yang melanda khususnya di Indonesia.

Solusi yang dipakai menggunakan sistem Islam, seorang Khalifah mengingatkan rakyatnya agar semakin taat kepada Rabb-Nya. Dan ini solusinya ketika terkena wabah. Yaitu :

1. Hukum tentang karantina wilayah.

Karantina wilayah dalam Islam telah menetapkan dua hal, yaitu karantina wilayah dan memisahkan yang sakit dari yang sehat.

Karantina wilayah disini sesuai dengan hadits Nabi,  sesungguhnya beliau  shalallahu 'alaihi wasallam bersabda,

ِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Dan memisahkan yang sakit dan yang sehat yaitu ketika muncul gejala penyakit di suatu wilayah, maka perlu dilakukan pengecekan (testing) dan penelusuran (tracing). Selanjutnya, segera dilakukan upaya pengobatan terhadap yang sakit hingga sembuh (treatment).

Semua itu dilaksanakan oleh negara, termasuk semua pembiayaannya sekaligus menjamin kebutuhan pokok mereka, sehingga proses karantina ini bisa berjalan dengan baik.

Kedua, berkaitan dengan hukum ibadah di masjid saat terjadi pandemi.

Para ulama fikih telah menetapkan larangan bagi mereka yang terkena penyakit menular untuk beribadah di masjid, sebab masjid merupakan salah satu pusat keramaian.

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasul saw.,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسْلاَمِ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain di dalam Islam.” (HR ath-Thabarani)

Juga berdasarkan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kerusakan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.”

Syekh al-Islam Zakariya al-Anshari dalam Asna al-Mathalib dan Syekh Al-Khatib al-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj tentang hal ini menulis sebagai berikut:

“Qadhi Iyadh menukil dari para ulama, bahwasanya orang yang terkena penyakit judzam (kusta) dan barash (sopak) dilarang mendatangi masjid, salat Jumat, dan dari bercampur baur dengan masyarakat.” (Al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, juz I, hlm. 360).

Sangat jelas dari keterangan di atas, bahwa Khalifah tidak mengejar sebuah pencitraan. Justru fokus dan serius dalam menanggulangi wabah dan melayani rakyatnya.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations