Oleh: Ayu Mela Yulianti, SPt
Pemerhati Generasi dan Kebijakan Publik

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hampir semua kegiatan manusia saat ini dilakukan dengan menggunakan energi listrik.

Mulai dari aktivitas dan kegiatan di skala rumah tangga hingga industri, dari mulai aktivitas kecil rakyat hingga aktivitas besar negara, tidak ada yangluput dari penggunaan energi listrik. Selain untuk penerangan, energi listrik digunakan untuk menggerakan mesin industri, baik skala besar ataupun kecil, baik milik swasta ataupun pemerintah. Hampir semua menggunakan energi listrik.

Namun apa jadinya jika listrik mengalami krisis?, pastilah kebutuhan dasar masyarakat akan energi listrik akan terganggu. Dari mulai gangguan penerangan hingga matinya gerakan mesin industri. Akan sangat merugikan kehidupan masyarakat. Hal ini pun sekaligus menunjukan ketergantungan masyarakat pada listrik sangat tinggi.

Disinyalir, ancaman krisis listrik adalah sebab  krisis pasokan batubara. Sebab tingginya aktivitas ekspor batubara keluar negeri. Karenanya pemerintah mengeluarkan larangan ekspor batubara keluar negeri per 1 sampai 22 Januari 2022.

Aktivitas larangan ekspor batubara ke luar negeri pertanggal yang telah ditetapkan menunjukan bahwa sebelumnya terjadi ekspor besar-besaran batubara keluar negeri, pasti sebab tingginya permintaan negara luar atas batubara. Dan hal tersebut sampai menjadikan Indonesia adalah negara pengekspor ketiga terbesar batubara. Atau menjadi pemasok batubata nomor tiga terbesar didunia.

Hal inipun menunjukan bahwa pengelolaan batubara banyak dilakukan berdasarkan kaidah perolehan keuntungan materi terbanyak yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta besar, yang pasti memiliki konsep utama meraih keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas perdagangan yang dilakukan,  dan yangbisa memberikan keuntungan besar bagi perusahaan adalah menjadi pemasok batubata ke luar negeri melalui aktivitas ekspor batubara.  Hal tersebut juga menunjukan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kapitalisasi. Yang pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas eksploitasi dan penguasaan besar-besaran sumber daya alam oleh para kapitalis, yang memprioritaskan untuk memenuhi permintaan produk yang dapat menghasilkan keuntungan terbanyak. Alhasil akan terjadi pengabaian terhadap permintaan yang menghasilkan sedikit keuntungan.  Alhasil sumber dayaalam yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam negeri, dalam hal ini batubara tidak terpenuhi dengan baik.  Sebab penguasaan batubara oleh pihak swasta yang menyebabkan negara sulit untuk mendapatkan pasokan batubara yang mayoritas dikuasai swasta.  Negara harus membeli batubara milik swasta.  Padahal batubara tersebut diperoleh dari tanah yang dikusai negara yang sejatinya adalah milik masyarakat. Akibatnya terjadieksploitasi besar-besaran atas batubara.

Aktivitas eksploitasi besar-besaran SDA dilakukan sebab besarnya permintaan batubara diluar negeri. Sehingga lupa untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) bahwa faktor fundamental krisis batu bara yang terjadi di PLN. Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa adalah sebab ketidakefektifan kewajiban pasokan atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% dari produsen menjadi sebab utamanya.

Nahasnya, krisis listrik sebab krisis pasokan batubaraini dihadapi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dalam menghadapi krisis batubara yang menerpa PT PLN (Persero) adalah melalui transformasi PLN, mulai dari restrukturisasi direksi, membuat sub holding Power Plant atau Pembangkit dan mendorong keberlanjutan transisi energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen zero emission 2060. Bukan dengan mengembalikan prioritas pemenuhan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan dengan permintaan luar negeri.

Padahal sejatinya faktor mendasarnya bukan menipisnya eksplorasi Batubara, tapi karena penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam batubara dilakukan oleh  swasta melaluipara kapitalis,  yang diberikan peluang mengekspor karena disparitas harga yang lumayan tinggi jika dijual keluar negeri.

Sebab itu, menghadapi krisis listrik tidak bisa hanya dilakukan dengan hanya melakukan perombakan manajemen PLN dan peta jalan menuju energi baru dan terbarukan. Yang berarti akan memancing terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang lain selain batubara, sebab permintaan pasokan keluar negeri yang tinggi. Akan tetapi adalah dengan melakukan perombakan tata kelola sumber daya alam yang dikembalikan hak pengelolaan dan penguasaannya kepada negara,  sebab batubara adalahmilik umum/masyarakat yang harus dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri.  Sehingga harusmenjadi prioritas pemenuhan kebutuhan akan batubara didalam negeri yang dilakukan dengan konsep eksplorasi batubara yang ramah lingkungan dan tidak eksploitatif.  Juga melakukan pembatasan ekspor batubara keluar negeri,  sebabakan membuat pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri  terganggu dan mengalami krisis.

Karena itu dibutuhkan pengelolaan batubara sebagai salah satu jenis sumber daya alam yang benar, sebagai pemasok utama energi listrik, yaitu yang menguntungkan pemerintah/negara dan masyarakat didalam negeri, namun juga tidak merugikan pihak swasta yang hidup dari pengelolaan sumber daya alam (batubara) dalam batas-batas yang dibolehkan. 

Dan konsep pengelolaan sumber daya alam yang benar, yang menguntungkan negara dan tidak merugikan pihak swata, hanya ada dalam sistem ekonomi Islam kaffah.

Wallahualam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations