Oleh : Fadila, S.Pi
Aktivis Muslimah Papua Barat

Terhitung sejak Maret lalu wabah Covid-19 kini belum menunjukan tanda-tanda berakhirnya. Bahkan setiap harinya kurva kasus covid-19 semakin melaju tinggi.

Peningkatan laju Covid-19 ini diperparah oleh adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan New Normal Live.

Sebelumnya Bapak Presiden Joko Widodo, telah mengingatkan untuk seluruh masyarakatnya bahwa ancaman Covid-19 di Indonesia belum berakhir, Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tidak berkerumun di keramaian.

Dalam konferensi persnya di Istana Negara pada Rabu (24/6/2020) lalu, Joko Widodo menyampaikan “Kita harus menyadari ancaman Covid-19 ini belum berakhir. Bahkan beberapa hari terakhir penambahan kasus positif Covid masih meningkat di beberapa daerah dan satu, dua, tiga provinsi masih tinggi angka positifnya.” (cnnindonesia.com, 24/6/2020).

Himbauan ini tentu berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Banyak daerah yang jumlah kasus covid-19 nya bertambah, begitu juga Papua dan Papua Barat sendiri jumlah kasus covid-19 meningkat setelah transisi New Normal Live.

Dilansir dari laman iNews.papua.id (Kamis,2/7/2020) penambahan kasus covid-19 pada Rabu (1/7/2020) tercatat sebanyak 104 orang. Dari 104 kasus tersebut, 99 kasus berasal dari Kota Jayapura, 2 kasus dari Kabupaten Mimika, dan dari Kabupaten Merauke, Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing berjumlah 1 kasus. Sedangkan total secara kumulatif disampaikan juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dr. Silwanus Sumule, sebanyak 1.823 kasus positif.

Begitu juga dengan Provinsi Papua Barat, penambahan kasus Covid-19 masih terus meningkat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan  (GTPP) Covid-19 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat menyampaikan pengumuman adanya penambahan kasus baru postif Covid-19. Disampaikan oleh Juru Bicara GTPP Covid-19 Kota Sorong, Rudy R. Lakku pada Jum’at  ditemukan sebanyak 8 kasus baru positif Covid-19 sehingga jumlah total kasus positif di Kota Sorong menjadi 92 orang.

Sedangkan Kota Manokwari sendiri pada Jumat (3/7/2020) lalu, Pemprov Papua Barat menggelar giat rapid test massal disalah satu pasar tradisional, yakni Pasar Wosi. Dari total 307 orang yang diperiksa hasilnya 18 warga dinyatakan reaktif. Kemudian 13 diantaranya langsung dilakukan pengambilan swab, namun 5 orang sisanya belum dilakukan pengambilan swab disebabkan tidak ada respon dari ke 5 orang tersebut padahal sudah dihubungi pihak medis (Kumparan.com, 3/7/2020).

Analisis Akar Masalah

Laju kurva Covid-19 yang belum juga menunjukan kelandaiannya bahkan makin hari makin meningkat tentu menjadi keresahan bagi semua pihak. Mulai dari jajaran pemerintahan pusat maupun daerah, pengusaha baik skala industri maupun rumahan, terlebih masyarakat kecil yang tetap terus keluar rumah untuk mencari nafkah meskipun harus bertaruh nyawa ditengah pandemi ini.

Jika ditelisik lebih dalam lagi, penambahan kasus Covid-19 ini disebabkan oleh tidak tepatnya negara dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah wabah Covid-19 ini, solusi yang diambil bersifat tambal sulam. Bahkan terjadi perbedaan keputusan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contoh, misalnya dalam hal penutupan wilayah-wilayah yang dilakukan oleh sejumlah daerah seperti Papua dan wilayah lainnya tidak disetujui oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dikutip dari Kompas.com (9/3/2020), Mendagri menyampaikan bahwa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 adalah bukan penutupan arus transportasi atau perhubungan suatu wilayah dengan wilayah lain. Begitulah sistem sekuler kapitalistik yang hanya mengutamakan keuntungan materi dalam menyelesaikan masalah, padahal lock down wilayah adalah salah satu upaya yang bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.   

Tak hanya itu masyakarat yang yang kurang diedukasi terkait wabah Covid-19 ini meneyababkan mereka lalai dalam menjalankan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengatur jarak, sehingga menambah laju peningkatan kurva covid.

Hal ini terlihat disalah satu pasar tradisional manokwari, tampak masyarakat lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Tampak terlihat banyak warga yang berakitivitas di pasar sanggeng tidak menggunakan masker dan abai dalam menjaga jarak (Kompas.tv, 23/6/2020).

Pengedukasian wabah Covid-19 sangat penting dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari kota sampai pelosok,agar masyarakat juga bisa memahami bagaimana dampak ganasnya wabah Covid-19ini. Penting pula masyarakat memupuk kesadaran invidu masing-masing.

Pemerintah mestinya menjadi tonggak dalam penyelesaian wabah yang tak kunjung menghilang ini. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mestinya satu komando dengan menyesuaikan dari sebesar apa masalah wabah yang terjadi disetiap daerah masing-masing. Sebab hadirnya pemerintah adalah sebagai pelindung bagi rakyatnya, sebagai pemecah masalah ditengah-tengah kehidupan rakyatnya.

Kepemimpinan didalam Islam dipandang sebagai sebuah amanah yang kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Rasulullah saw bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR. al-Bukhari).

Islam Solusi Tuntas Wabah

Telah diketahui bahwa Islam bukan hanya sebagai agama ritual akan tetapi juga sebagai aturan kehidupan. Artinya segala masalah yang terjadi didalam kehidupan tentu Islam mempunyai solusinya termasuk masalah wabah.

Wabah dalam hal ini penyakit yang menular dengan cepat, bukan hanya terjadi diera saat ini, tetapi jauh sebelumnya sudah pernah terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan pernah juga terjadi dimasa Rasulullah yang disebut sebagai wabah tha’un. Rasulullah kemudian berasabda yang artinya :

“Jika kalian mendengar adanya tha’un di suatu daerah, makajangan memasuki daerah tersebut, dan ketika kalian berada di dalamnya (daerah yang terkena tha’un), maka jangan keluar dari daerah tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nampak jelas pada hadist tersebut bahwa ketika ada wabah disuatu tempat atau negeri maka jangan sekali-sekali memasukinya, sebab kita akan tertular wabah tersebut, begitu juga ketika wabah terjadi ditempat atau negeri kita, maka tidak boleh keluar dari negeri kita, karena akan menyebarkan wabah yang sedang terjadi.

Dalam hal ini pemerintahan islam atau Khilafah akan melakukan lock down wilayah-wilayah yang terkena wabah, sehingga wabah tidak menyebar keluar. Tidak hanya melakukan lockdown, Khalifah selaku kepala negara juga memisahkan antara yang sakit dan yang sehat, sehingga tidak terlular wabah. Sedangkan orang yang sakit akibat wabah tentu diberi pengobatan sampai sembuh. Lock down yang dilakukan oleh Khalifah tidak hanya begitu saja, tetapi Khilafah akan menjamin kebutuhan dasar terutama terkait obat-obatan.

Para tim medis dan ilmuan dibidang kesehatan pun akan terus menerus didukung melakukan penelitian untuk mendapatkan vaksin atau obat penyembuh bagi orang-orang yang terkena wabah.

Demikianlah cara Islam mengatasi wabah. Maka, mengapa kita tidak mengambilnya sebagai aturan dalam menyelesaikan wabah dan juga segudang masalah yang menimpah umat ? Wallahu’alam bisshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations