Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) yang mengharuskan pemerintahan Presiden Donald Trump memperkeras respon pada represi Cina terhadap minoritas Muslim Uighur.

Langkah AS ini memicu kecaman keras dari Beijing. RUU Uighur 2019 itu menjadi versi terkeras yang membuat geram Cina saat disahkan Senat pada September lalu. RUU itu mendesak Presiden Trump menerapkan sanksi untuk pertama kali pada anggota politbiro Cina. Perkembangan ini terjadi saat kedua negara sedang menggelar negosiasi untuk mengakhiri perang dagang.

RUU Uighur disahkan dengan 407 suara mendukung dan 1 suara menolak di DPR yang dikontrol Partai Demokrat. RUU itu mengharuskan Trump mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim dan menyerukan penutupan kamp penahanan massal di Xinjiang.

Legislasi itu juga menyerukan sanksi pada para pejabat senior Cina yang dianggap bertanggung jawab. RUU itu secara khusus menyebut nama Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo yang juga anggota politbiro di eselon atas kepemimpinan Cina.

BACA JUGA:

RUU yang telah direvisi itu harus disetujui oleh Senat yang dikontrol Partai Republik sebelum diserahkan pada Trump untuk ditandatangani menjadi UU. Gedung Putih belum menjelaskan apakah Trump akan menandatangani atau mengeluarkan veto pada RUU itu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina menganggap RUU itu serangan jahat pada Beijing dan intervensi serius masalah internal Cina.

"Kami mendesak AS segera memperbaiki kesalahannya, menghentikan RUU tentang Xinjiang menjadi UU, menghentikan menggunakan Xinjiang sebagai cara intervensi masalah domestik Cina," papar pernyataan juru bicara Kemlu Cina Hua Chunying.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations