Oleh : Maheasi
Komunitas Muslimah Arsitek Peradaban

Pecah, Indonesia menjadi rekor jumlah kasus virus Corona Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara per 9 Juli 2020. Jawa Barat merupakan provinsi yang menggenapkan kenaikan jumlah kasus dengan klaster terbaru.

Sebagaimana yang dilansir oleh Kompas.com (9/7/2020) bahwa klaster terbaru tersebut terjadi pada Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung. Menurut Achmad Yurianto, Juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 bahwa keseluruhan yang positif klaster Secapa AD adalah sebanyak 1.262 orang, yang terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih.

Kenaikan jumlah kasus Covid-19 tersebut selayaknya menjadi tamparan keras untuk pemerintah lebih serius dalam penanganan wabah tersebut dan perlu mengkaji kebijakan pelonggaran. Apalagi dengan kebijakan New Normal yang terus didendangkan kepada masyarakat, maka dinilai banyak pihak bahwa kondisi penanganan covid semakin ‘ambyar’. Sebelumnya kebijakan tersebut dinilai banyak pihak merupakan kebijakan yang berbahaya dan bentuk berlepas dirinya pemerintah dari tanggung jawab mengurus rakyat. Bagaimana tidak, dengan penanganan dari pemerintah yang dinilai tidak konsisten dan cenderung meremehkan pandemi, masyarakat sudah tidak perduli lagi dengan kondisi wabah pandemi yang sejatinya masih belum selesai dan berpotensi terjadi ledakan kasus yang lebih besar.

Apalagi pandemi ini telah menyerang perekonomian masyarakat dengan hantaman yang sangat kuat. Selain gelombang PHK yang terjadi secara besar-besaran, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Disisi lain, kebutuhan pokok tidak bisa dihentikan dan harus tetap dipenuhi oleh masyarakat. Sehingga tidak ada pilihan lain, bagi rakyat lebih baik mati dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, dibandingkan mati dalam kondisi berdiam diri di rumah. Karena tidak ada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka dari negara.

Mirisnya lagi dengan kondisi kesulitan yang dialami oleh masyarakat tersebut, pemerintah seolah membuta dan menuli, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semakin membuat masyarakat sengsara. Mulai dari kenaikan tarif listrik, kenaikan iuran BPJS, pemotongan gaji pegawai, anggaran penanganan covid yang carut marut, hingga menggelar karpet merah bagi tenaga kerja asing disaat PHK dirasakan oleh anak negeri begitu besar.

Belumlah lagi para menteri dan jajarannya tidak tanggung-tanggung membuat drama penanganan covid yang menambah beban masyarakat semakin berat. Mulai dari drama lempar tanggug jawab hingga drama pembuatan kalung antivirus corona baru-baru ini. Solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut terkesan plin-plan, tidak berdasarkan ilmu saintifik dan epidemiologi, bahkan tidak memiliki arah yang jelas, ‘pagi hari tempe, siang hari sudah tahu’.

Jika menelisik sikap pemerintah dan jajarannya dalam menangani pandemi tersebut tentulah tidak terlepas dari sistem hidup yang diterapkan negeri ini. Sistem pemerintahan yang membuka pintu lebar bagi para pemodal (pengusaha) untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Rakyat hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan penguasa, sedangkan penguasa bergandengan dengan para pemodal dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ditelurkan sangat jauh dari kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kondisi rakyat di negeri ini sangat jauh dari sejahtera namun justeru semakin miris, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulitnya luar biasa, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kesehatan, pendidikan, keamanan semuanya serba mahal. Termasuk untuk rapid test covid, rakyat harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar, sedangkan pendapatan masyarakat turun drastis, bahkanpun ada yang sampai tidak memiliki pendapatan sama sekali. Lebih dari itu rakyat juga harus membeli haknya kepada penguasa yang sekaligus menjadi beking para pengusaha. Rakyat kondisinya bak tikus mati di lumbung padi. Dan begitulah sejatinya watak sistem kapitalis.

Kondisi tersebut sangat berbeda jauh dengan paradigma kepemimpinan dan watak sistem Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat yang memiliki konsekuensi pada perhitungan amal diakhirat yakni surga dan neraka. Pemimpin dalam Islam wajib menjadi pengurus, pelindung dan penjaga rakyat dibawah kepemimpinannya.

Islam juga memandang bahwa pemimpin bak penggembala. Sebagaimana penggembala, maka ia akan memelihara, melindungi dan menjaga seluruh rakyat yang menjadi gembalaannya. Segala kebutuhan dari gembalaannya akan mejadi perhatian utamanya, kemudian akan menjaga gembalaannya dari semua hal yang membahayakan serta akan berusaha dengan optimal menjamin kesejahteraan gembalaannya hingga dapat tumbuh dan berkembang biak sebagaimana yang diharapkan.

Begitulah realitas sistem Islam yang pernah diterapkan dalam kurun 14 abad lebih lamanya. Sistem paripurna yang telah dicontohkan secara nyata penerapannya oleh Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat dan khalifah sesudahnya. Sistem tersebut adalah sistem Khilafah dengan Khalifah sebagai pelaksananya dibangun dengan landasan keimanan, bukan atas dasar kebermanfaatan. Sistem Islam yang menempatkan amanah kepemimpinan searah dengan misi penciptaan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yaitu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam tanpa membedakan ras, bahasa, suku, bangsa dan negara.

Misi tersebut terefleksi dalam semua aturan hidup yang diterapkan, termasuk sistem ekonomi yang kukuh dan menyejahterakan. Sistem ekonomi Islam akan menjadikan negara memiliki otoritas penuh terhadap berbagai sumber kekayaan untuk mengelola, mengurus dan mensejahterakan rakyatnya. Negara akan menerapkan aturan Allah subhaanahuwataala secara total dengan menempatkan bahwa kekayaan alam yang melimpah adalah milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat.

Oleh karena itu, negara akan dapat secara mandiri dan dengan mudah untuk mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual maupun publik bagi rakyatnya tanpa bergantung kepada negara lain. Justeru negara lain yang akan bergantung kepada negara khilafah. Sehingga ketika ada wabah pandemi melanda, maka dengan kesiapannya negara khilafah dapat mengatasi dan keluar dari krisis yang diakibatkan oleh wabah tersebut.

Negara Khilafah juga akan menjamin kebutuhan rakyat disaat pandemi. Sejalan dengan itu, para tenaga medis juga disiapkan untuk dapat bekerja dengan baik dan tenang karena didukung dengan segala fasilitas yang dibutuhkan serta insentif yang sepadan dengan pengorbanan yang diberikan. Bahkan riset yang didukung dengan teknologi yang berkembang dan canggih memungkinkan untuk dapat segera dengan cepat dilakukan. Sehingga memungkinkan pula segera ditemukannya obat yang tepat dan wabah pun dalam waktu yang cepat dapat ditaklukkan.

Gambaran tersebut pernah terjadi di masa kala sistem Khilafah ditegakkan. Beberapa wabah yang pernah terjadi saat itu, dapat diatasi karena adanya peran nyata, aktif dan keseriusan penanganan pandemi yang dilakukan oleh negara khilafah. Peran negara juga didukung oleh rakyat yang mentaati semua arahan yang ditetapkan oleh negara, karena rakyat menilai adanya kekonsistenan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Dengan demikian Khilafah dengan prinsip sentralisasi kebijakan menjadi sebuah otoritas kepemimpinan yang telah terbukti kredibel dan kapabel dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Umat Islam-pun dapat segera keluar dari berbagai ujian yang menimpanya dengan penanganan yang cepat dan tepat. Tidaklah salah kala itu, ketika Khilafah tampil menjadi tumpuan negara-negara lain sekaligus mampu hadir menjadi teladan dan pemimpin peradaban yang menebar kebaikan di seluruh alam.

Sebagaimana ketika negara khilafah membantu Irlandia dalam menghadapi bencana yang menimpa negaranya. Negara Khilafah memberikan bantuan yang memberi kesan yang tidak hanya mendalam pada rakyat Irlandia, namun melekat abadi pada hati rakyat Irlandia, sampai-sampai simbol Khilafah mereka sertakan dalam benderanya.

Begitulah sistem Islam yang telah memberikan gambaran nyata dalam penerapannya, tentunya sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang diterapkan penguasa negeri ini sekarang. Lalu, tidakkah kita semakin merindukannya?

YOUR REACTION?

Facebook Conversations