Oleh : Diana Rahayu
Praktisi Lingkungan

Pandemi CoVid19 yang telah berjalan lebih dari 2 kuartal belumlah nampak ujung berhentinya. Berbagai kebijakan yang dijalankan untuk menghentikan kencangnya laju pandemi, belum juga terlihat signifikan mengurangi sebaran virus tersebut.

Hingga akhirnya menghasilkan dampak serius pada berbagai bidang kehidupan manusia, terutama pukulan ekonomi yang berakibat krisis hingga mengantarkan pada resesi ekonomi. Dari sinilah kemudian new normal diambil sebagai pilihan untuk melanjutkan nadi kehidupan ekonomi yang hampir terputus. Sembari menanti ditemukannya vaksin yang mampu melumpuhkan virus CoVid19.

Di tengah kecemasan  dari semakin tak terkendalinya sebaran pandemi di era new normal karena pergerakan manusia dan phisical distancing terabai di balik persepsi kehidupan sudah normal kembali. Hadirnya obat ataupun anti virus yang diklaim mampu membunuh dan memutus mutasi CoVid19, tentu akan  menghadirkan euforia di masyarakat. Tak berlebihan jika kemudian kabar akan diproduksinya vaksin CoVid19 buatan Sinovac China yang rencana akan duji klisnis fase III di Indonesia membuat harapan besar masyarakat tertumpah. 

Hiruk pikuk perdebatan antar ahli biologi molekuler tentang jaminan ekeftifitas vaksin Sinovac dalam membunuh CoVid19 tak lagi berpengaruh di masyarakat. Jangankan berfikir efektifitas sebuah vaksin baru dari sisi kelayakan dan keamanan vaksin tersebut, pada faktanya masyarakat telah dihinggapi over estimate terhadap segala sesuatu yang dari luar dan under setimate dari setiap yang dihasilkan oleh negaranya sendiri. Sehingga tentang mengapa harus vaksin dari luar yang dikembangkan dan bukan vaksin dari ilmuwan dalam negeri, tak lagi menjadi sebuah idealisme yang harus dipertanyakan dan diperjuangkan. Yang terfikir dalam benak umat hanyalah bagaimana keluar secepat mungkin dari lubang maut CoVid19 dengan cara apapun.

Tentunya, tak bijak menyalahkan seratus persen pada masyarakat yang terlanjur bereuforia atas hadirnya sebuah vaksin untuk menghentikan pandemi mematikan ini meskipun itu berasal dari luar negerinya yaitu China. Karena pada perjalananan kehidupannya, masyarakat sangat lekat dengan berbagai impor kebijakan yang diperankan dan dijalankan oleh swasta, dibanding kemandirian kebijakan serta upaya serius dalam menggenjot potensi dan kekuatan negaranya sendiri. 

Salah satu contoh nyata dan sederhana dari hal tersebut adalah tidak diambilnya pilihan vaksin Merah Putih yang tengah dirintis oleh Lembaga Eijkman di bawah Kemenristekdikti RI karena alasan tahap penelitian yang masih cukup lama, dimana saat ini baru mencapai 20-30% dari keseluruhan proses. Di samping adanya alasan lain, yaitu keuntungan alih teknologi dari Sinovac pada pengembangan vaksin tersebut yang dijalankan bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) dan PT Bio Farma Indonesia. Serta keuntungan ekonomi dalam produksi besar-besaran vaksin tersebut di dalam negeri.

Hal tersebut tentunya menjadi sebuah keprihatinan yang mendalam bagi semua pihak. Kondisi pelayanan negara pada masyarakat, sejatinya haruslah terukur pada keoptimalan dan kemaksimalan peran negara. Totalitas pelayanan negara terhadap rakyat tidaklah boleh diukur dari sebuah timbangan untung rugi atau alasan lain yang tak bisa dikejar. Tapi bagaimana negara mampu hadir seratus persen dalam melindungi rakyat dari berbagai bencana dan bahaya tanpa melihat adanya laba dari pelayanan tersebut. Karena hubungan negara dengan rakyat bukanlah hubungan jual beli. Pada kasus vaksin CoVid19, maka negara akan mengedepankan aspek keamanan dan efektifitas vaksin dengan menghilangkan campur tangan negara lain, sehingga mampu menyelesaikan pandemi di atas kebijakannya sendiri secara independen.

Jika kemudian negara hadir dengan sosok yang utuh dalam pengayoman, maka kepercayaan atas kapabilitas dan kemampuan negara dalam penyelesaian persoalan akan terbangun pada rakyat. Rakyat tak akan lagi bereuforia pada solusi luar, tapi akan lebih mendukung negara untuk mampu tegak berdiri dalam kemandirian kebijakannya. Sehingga menjadikan negaranya terlepas dari jerat kapitalisasi pelayanan yang disetir oleh hegemoni negara lain. Dimana ujungnya adalah keuntungan perdagangan dan bisnis negara besar kapitalis dan tersedotnya potensi negara untuk kepentingan negara besar. 

Maka, diperlukan visi revolusioner bagi sebuah negara untuk keluar dari jebakan hegemoni kapitalisasi negara besar dengan beberapa tahapan fundamental. Pertama, negara harus mempunyai visi pelayanan rakyat sebagai sebuah kewajiban dari Allah swt, yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh negara terhadap rakyat akan dijalankan dengan penuh keiklhasan, semata karena Allah swt tanpa berhitung untung dan rugi.

Kedua, segala bentuk pelayanan terhadap rakyat adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dunia akhirat. Pelayanan tersebut dipenuhi dari pendanaan kas negara yang disokong dari pos-pos pemasukan negara yang dibenarkan syariat. Salah satu pos pemasukan kas negara adalah dari harta kepemilikan umum (hutan, tambang dan laut) yang sepenuhnya dikelola negara. Pos ini akan lebih dari cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan rakyat. 

Andai pun dalam kondisi pos tersebut kosong, maka ada mekanisme lain berupa pinjaman kepada warga negara yang mampu, yang akan dikembalikn negara saat kas negara telah ada. Juga semangat waqaf harta dari umat untuk penelitian dan iptek sebagai amal jariyah akan mendorong warga kaya berlomba berperan dalam medukung pelayanan negara. Di samping adanya kebijakan dharibah (pajak) sebagai alternatif paling akhir dari semua opsi pemasukan negara, yang hanya dibebankan pada warga yang mampu yaitu dengan standar hitungan kecukupannya hingga di pemenuhan kebutuhan tersiernya. Sehingga selain dari mereka, yaitu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya hingga di tingkat kebutuhan tersier secara layak, tidaklah dibebankan pajak atasnya. 

Ketiga, memutus setiap kerjasama dengan negara kafir Barat yang akan mendudukan posisi negara di bawah ketiak hegemoninya. Karena sejatinya Allah swt melarang umat islam berada di bawah kekuasaan kafir, apalagi posisi mereka sebagai kafir harbi fi’lan yaitu negara kafir yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin dan berambisi menjajah negeri-negeri di penjuru dunia dalam segala aspek.

Ketiga hal tersebut sangat mudah terwujud manakala umat mau menengok dan menerapkan sistem alternatif terbaik dalam pelayanan rakyat, yaitu sistem Islam yang bersumber dari pencipta manusia Allah swt.

Wallahu’alam bishowab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations